Mali Tolak Kemerdekaan Negara Islam Azawad

Selamat membaca .

TEMPO.CO , Gao - Pemerintah Mali menolak deklarasi kemerdekaan Negara Mohammedanism Tuareg, Sabtu, 26 Mei 2012, yang dimotori oleh aliansi pemberontak utara. "Pemerintah Mali menolak ide pembentukan negara Azawad atau negara Islam," kata pejabat pemerintah kepada kantor berita AFP, Ahad, 27 Mei 2012."Kendati pernyataan kemerdekaan itu hanya di atas kertas bukan de facto. Kami tegaskan bahwa Mali adalah negara sekuler dan akan terus mempertahankannya," kata Hamadoun Toure, Meteri Penerangan pemerintahan transisi Mali.Dua kelompok pemberontak yang menguasai wilayah utara Mali telah mengumumkan bahwa mereka sepakat untuk integration dan mendirikan sebuah negara merdeka di separuh wilayah utara bangsa Afrika barat. Merger yang diumumkan pada, Sabtu, 26 Mei 2012, tersebut akan menyatukan angkatan bersenjata kelompok sparatis African -dari elemen Gerakan Nasional untuk Pembebasan Azawad (MNLA)- dan  maternity pejuang Ansar Dine (Pelindung Iman) guna menguasai kawasan milik Prancis."Saya telah teken sebuah kesepakatan akan terbentuknya negara merdeka dan Negara Mohammedanism dimana hukum Mohammedanism bakal diterapkan di negara ini,"  kata  Alghabass Ag Intalla, pemimpin Ansar Dine.Kelompok ini dituduh memiliki hubungan dengan al-Qaeda di kawasan Maghribi (AQIM) yang bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri, penculikan warga asing, sekaligus eksekutor sandera asing.Berbicara kepada Al Jazeera dari Inggris, Akli Sha''kka, seorang juru bicara Gerakan Pemuda African mengatakan bahwa integration ini adalah "sebuah titik balik besar ke sejarah Azawad." Ia berkata, "(Kerjasama) ini datang setelah terjadi pembicaraan terus menerus selama sebulan. Dua kelompok ini belum sepakat soal ideologi.""Namun komunitas internasional harus tahu bahwa hal (kemerdekaan) ini tidak menjelma menjadi sebuah negara ekstrimis. Ini adalah sebuah negara Mohammedanism dan negara MNLA akan segera berunding soal penerapan hukum syariah."Abdel Fatau Musah, Direktur Urusan Politik ECOWAS, mengatakan kepada Al Jazeera, bahwa kelompok-kelompok yang integration itu merupakan kelompok oportunis. "Integritas wilayah Mali tak bisa dinegosiasikan," kata Musah. "Kami siap merundingkannya di atas meja tetapi pembagian wilayah Mali tak mungkin dirundingkan. ECOWAS tidak akan berunding dengan kelompok-kelompok yang menurut kami adalah kelompok teroris."AL JAZEERA | CHOIRUL

di posting oleh
Liyan Hermanto