Disebut Terkorup, Ini Kata Politikus Senayan

Selamat membaca .

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Taslim Chaniago, mengatakan tidak terkejut dengan hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) yang menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup. "Saya tidak marah, ini jadi pelajaran bagi anggota DPR," kata Taslim dalam diskusi Polemik Sindo Radio di restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 9 Juni 2012.  Taslim mengaku heran dengan tingginya kepercayaan publik bahwa DPR adalah lembaga korup. Misalnya, survei SSS yang menempatkan 47 persen dari 2.129 responden percaya DPR lembaga terkorup. Padahal, kata dia, DPR tidak punya kuasa mengelola anggaran. "Saya heran juga mengapa lembaga yang tidak memegang uang bisa disebut korupsi. Ada apa dengan bangsa ini?" kata Taslim. Selain menempatkan DPR lembaga terkorup, survei yang dilakukan SSS pada 14-24 Mei juga menyebutkan 62,4 persen responden setuju anggota DPR hanya mencari nafkah di Senayan. Responden juga menganggap lembaga legislatif itu tidak berhasil mewakili masyarakat, tetapi mewakili kepentingan partai. Hanya 29,1 persen responden yang merasakan anggota DPR sudah menjalani peran sebagai wakil rakyat. Senada dengan Taslim, anggota DPR dari Partai Demokrasi state Perjuangan (PDIP), Dewi Ariyani, mengatakan praktek korupsi di DPR bisa saja terjadi karena niat anggota legislatifnya, sistem yang belum kuat, karena kebutuhan, dan karena besarnya ekspos media pada kinerja DPR. Tapi, kata Dewi, tidak semua anggota DPR melakukan praktek korup. "Saya tidak membantah dan mengiyakan, tapi saya berkeyakinan sebagian besar anggota DPR bekerja untuk parlemen."Menurut Dewi, praktek korupsi di DPR juga terjadi karena kurangnya peran lembaga hukum dalam memberantas korupsi. Kepolisian dan kejaksaan dinilainya belum berhasil melakukan reformasi besar-besaran. "Selama tidak ada perbaikan di kepolisian dan kejaksaan, korupsi akan terus berlanjut karena sapunya tidak bekerja."Pendapat Dewi ini ternyata dibenarkan survei SSS. Kekecewaan masyarakat ternyata tidak hanya pada DPR. Institusi penegak hukum paronomasia juga dianggap lembaga yang korup. Kantor Pajak menempati urutan kedua dengan 21,4 persen suara, kepolisian 11,3 persen, partai politik 3,9 persen, Kejaksaan Agung 3,6 persen, kehakiman 2,6 persen, dan Mahkamah Konstitusi 1 persen.IRA GUSLINA SUFABerita terpopuerKekayaan Tommy HindratnoIni Elemen Gaji ke-13 Pejabat dan PNSProduser Mr Bean Kesurupan Depe Bantah Sebut RowanIni Dua Personel Baru Cherry BelleTeman Kapolda Jadi Tersangka Penipuan

 

di posting oleh
Totok Sujarwo