Thursday, June 14, 2012

Pesaing Fauzi Ingatkan Soal Netralitas PNS

Selamat membaca .

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Djakarta periode 2012-2017 meminta pegawai negeri sipil bersikap netral dalam pemilihan nanti. Sejauh ini, mereka menyatakan melihat ada kecenderungan pegawai negeri berpihak di lapangan. Selamat Nurdin, anggota tim sukses pasangan calon Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, mencontohkan keberpihakan itu tampak dalam pembersihan alat peraga. “Alat peraga milik functionary aman berhari-hari di Jalan Matraman dan Kelurahan Utan Kayu Utara. Kami kan jadi curiga,” kata dia dalam pertemuan antarperwakilan tim sukses di sebuah kafe di Djakarta Pusat. Dalam hal ini, Selamat mengatakan, aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan tebang pilih dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. “Kalau kami mau, bisa saja saling sweeping. Tapi itu tidak kami lakukan,” katanya. Kunjungan-kunjungan Fauzi ke kelurahan atau kecamatan belakangan ini juga disoroti Jimmy Rondonu, anggota tim sukses kubu pasangan calon Alex Noerdin-Nono Sampono. Dia menduga Fauzi telah memanfaatkan jabatannya untuk menggalang dukungan. “Dia memang pakai baju biasa, tapi fasilitas yang dia gunakan adalah fasilitas pemerintah provinsi,” katanya. Pantas Nainggolan, anggota tim sukses pasangan calon Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, juga meminta pihak birokrat menjalankan tugas dengan baik. Menurut dia, kubu Hidayat-Didik telah menjadi korban lewat perlakuan buruk yang diterima di Kepulauan Seribu dan Kembangan, Djakarta Barat. Perlakuan pertama adalah larangan memberikan khotbah salaah Jumat di masjid, sementara yang kedua terkait dengan information sunatan massal yang tidak diberi izin. “Lurah Gondangdia juga sudah tertangkap basah bersikap tak netral,” kata Pantas. Dalam pertemuan itu, tim sukses Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli diwakili oleh Ongen Sangaji, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat. Menurut dia, calon functionary telah meminta netralitas aparat melalui Surat Keputusan Gubernur yang sudah diedarkan. “Yang genit itu oknum, bukan incumbent. Kalau memang ada yang genit, silakan Panwaslu tindak lanjuti,” katanya Sementara itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya kemarin mulai melakukan sosialisasi surat tanda terima pemberitahuan kampanye. Artinya, sebelum berkampanye, seluruh tim sukses maternity calon wajib melapor ke pihak kepolisian. Karena itu, pengajuan pemberitahuan kampanye harus dilakukan tujuh hari sebelum masa kampanye bergulir. "Kalau ada juru kampanye tingkat nasional, maka melapor ke Polda. Kalau juru kampanye tingkat kota, melapor ke Polres," kata juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto. Rikwanto mengungkapkan, akan ada 40.356 personel kepolisian yang akan mengawal masa kampanye pada 24 Juni-7 Juli mendatang. AMANDRA MUSTIKA | ADITYA BUDIMANBerita TerkaitJakarta Diliputi Awan Buku Berisi Penghinaan terhadap Nabi DimusnahkanIni Rincian Harta Calon Gubernur DKI JakartaHarta Fauzi Bowo Jumbo, king Basri Mini

 

 

 

di posting oleh
Totok Sujarwo

No comments:

Post a Comment