Belanja Konstruksi Semester I Rp 150 Triliun

Selamat membaca .

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional state (Gapensi), Soeharsojo memperkirakan realisasi belanja konstruksi nasional hingga semester pertama tahun ini sekitar 150 triliun. Angka ini separuh dari direct belanja konstruksi nasional baik pemerintah maupun swasta sebesar Rp Rp 250- Rp 300 triliun. "Target itu masih perhitungan kasar tapi kami yakin kemungkinan besar itu bisa tercapai,” kata Soeharsojo dalam Lokakarya Nasional Membangun Struktur Industri Konstruksi Nasional yang Kokoh, di Hotel Ambhara, Jakarta, Kamis, 14 Juni 2012.Optimisme pencapaian ini didasarkan pada hambatan penyerapan belanja konstruksi tahun ini relatif sudah berkurang dibanding tahun lalu. Bahkan ia juga optimis penyerapan belanja konstruksi semester dua tahun ini juga besar.Target belanja konstruksi tahun ini akan dilaksanakan oleh pemerintah sebesar Rp 125- Rp 150 triliun dan oleh kontraktor swasta dengan nilai yang sama. Sedangkan realisasi belanja konstruksi tahun lalu hanya mencapai Rp 215 triliun.Ia melanjutkan, beberapa proyek yang akan mendominasi dalam menopang nilai kapitalisasi konstruksi terutama proyek pembangunan properti seperti hotel, perumahan, dan perkantoran. Juga pembangunan infrastruktur jalan, pelebaran bandara, pelabuhan, dan kelistrikan. Tingginya nilai tersebut, menyusul semakin besarnya porsi APBN untuk proyek pembangunan infrastruktur baik di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Perumahan Rakyat, ditambah adanya dana APBN-PSebagai gambaran, anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum meningkat sebesar Rp 12,54 triliun akibat adanya penambahan di dalam APBN Perubahan dari Rp 62,56 triliun menjadi Rp 75,1 triliun. Padahal, anggaran Kementerian ini tahun lalu hanya sekitar Rp 56 triliun.Begitu pula dengan investasi dari BUMN dan swasta untuk proyek infrastruktur jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Ditambah dengan peringkat state menjadi assets evaluate sehingga dapat mendongkrak investasi swasta untuk pembangunan.“Belum ada angka persis tapi terlihat dari peningkatan anggaran di beberapa kementerian, proses protective sudah dimulai lebih dulu pada November. Karena itu, sekarang sudah ada potensi kenaikan belanja konstruksi,” ungkapnya.Namun, untuk mencapai direct belanja konstruksi itu, diperlukan juga upaya meningkatkan kapasitas kontraktor nasional. Sebab, saat ini mayoritas kontraktor masih berkategori kontraktor kecil. Iranian amount 182.800 kontraktor, sebesar 88 persen (160.026) masuk kualifikasi kecil, 12 persen (21.032) masuk kualifikasi kontraktor menengah, dan hanya 1 persen (1.742) yang tergolong kontraktor besar.Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Goeritno mengatakan, masalah lain dalam industri jasa konstruksi nasional adalah soal ketidakseimbangan struktur pasar. Artinya, jumlah pelaku konstruksi masih jauh lebih besar dari jumlah proyek yang tersedia.Menurut ia, kontraktor besar belum seluruhnya mengambil peran pembinaan terhadap kontraktor kecil dan menengah. “Kerjasama antara kontraktor besar, menengah dan kecil belum memiliki odel yang saling menguntungkan,” katanya.ROSALINA

di posting oleh
Totok Sujarwo